Hakim :
Seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara
|
Hakim ad hoc :
Hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
|
Hakim bersifat menunggu/ judex ne procedat ex officio :
Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan/ hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya
|
Harta pailit :
Harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
|
Hakim Pengawas :
Hakim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan untuk perkara kepailitan dan mengawasi proses pemberesan yang dilakukan oleh kurator.
|
Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) :
Hakim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara pidana
|
Hukum yurisprudensi :
Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim
|
Ilegal (logging) :
Kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
|
In casu :
Dalam perkara ini, dalam hal ini
|
Inkracht :
Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
|
Jaksa :
Pejabat fungsional yang diberi wewenag oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
|
Jatuh tempo :
Suatu ketetapan waktu yang ditentukan undang-undang dalam jangka waktu mana debitur wajib memenuhi perikatan
|
Judex :
Hakim
|
Judex facti (dalam hukum perdata) :
Hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti, dalam hal ini hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
|
Judicatum :
Keputusan
|
Juncto :
"dihubungankan/dikaitkan" dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan "jo". misalnya : undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dalam hal ini dapat disingkat undang-undang nomor 6 tahun 1982 jo undang-undang nomor 7 tahun 1987 jo undang-undang nomor 12 tahun 1997.
|
Juru sita :
Petugas pengadilan yang melaksanakan putusan pengadilan atas perkara perdata selain perkara kepailitan
|
Kadaluarsa (verjaring) :
Lampaunya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, sehingga mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik
|
Kasus Posisi :
Urutan peristiwa yang terkait dengan perkara
|
Kaidah hukum :
Peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan
|
Kasasi :
Pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tungkat peradilan terakhir
|
Keadaan kahar; keadaan memaksa/force majeure / overmacht :
Keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak,keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk
|
Kegiatan eksaminasi publik :
Melakukan pengujian terhadap suatu putusan pengadilan atau putusan hukum yang terkait dengan kepentingan hukum, penegakan hukum dan keadilan dan masyarakat secara luas, oleh sebab itu dalam melakukan eksaminasi perlu dilakukan secara hati-hati, cermat dan tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan asas-asas hukum
|
Kekuatan pembuktian formil :
Didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. kekuatan ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
|
Kelalaian/negligence :
Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan kepailitan Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
|
Keputusan declaratoir :
Suatu keputusan yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru
|
Keterangan ahli :
Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
|
Keterangan anak :
Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
|
Keterangan saksi :
Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu
|
Keterangan terdakwa :
Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHAP)
|
Kewajiban :
Beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum
|
Kompetensi absolut (kewenangan mutlak) :
Kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain
|
Kompetensi relatif :
Wewenang hakim berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan
|
Kreditur :
Pihak ( perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang
|
Kreditur konkuren :
Kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu
|
Kreditur separatis :
Kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan tertentu, misalnya hipotik, fiducia, gadai atau hak tanggungan
|
Kreditur preferen :
Kreditur yang tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditur lain
|
Kualifikasi gugatan :
Suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lain-lain
|
Kontra memori kasasi :
Jawaban termohon kasasi atas memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi
|
Kuasa hukum :
Pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan
|
KUHAP :
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
|
Kurator Kepailitan :
Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
|
Lembaga perlindungan saksi dan korban :
Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
|
Lex specialis derogat legi generali :
peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengeyampingkan peraturan perundang-undangan yang besifat lebih umum.
|
Locus delictie/tempat kejadian perkara,tkp :
a) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya;
b) Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan; tempat dimana pembuat melakukan sesuatu adalah tempat dimana ia seharusnya melakukan sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini.
|
Masa percobaan :
Masa tertentu yang diberikan oleh hakim melalui putusannya kepada seorang terpidana untuk memperbaiki perbuatannya dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana
|
Memori kasasi :
Alasan yang diberikan pemohon kasasi dalam mengajukan upaya hukum kasasi
|
Menejemen alur perkara :
Mengkoordinasikan proses dan sumber daya pengadilan agar perkara berjalan secara tepat waktu mulai dari pendaftaran sampai dengan penyelesaian dengan tanpa memperhatikan jenis penyelesaiannya.
|
Minutasi perkara :
Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu perkara
|
Lanjutkan membaca :
|
Untuk selengkapnya. Silahkan Download E-Book Gratis :
E-BOOK KUMPULAN ISTILAH HUKUM